[Ribuk] Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando (2)

Kita lanjutin lagi cerita ringkasan buku Opung Sintong ya..  kali ini  tentang Episode dibelakang Prahara Mei 1998

Pada bulan Mei 1998 seperti yang sudah kita ketahui terjadi peristiwa besar di Negara kita. Waktu itu Sintong menjabat sebagai Penasehat Wapres bidang Hankam. Anggal 14 Mei 1998 situasi Negara kita kian memburuk dan pukul 16.00 Sintong menghadap Pak Habibie untuk menyarankan supaya Wapres Habibie mengeluarkan suatu pernyataan guna menenangkan masyarakat dan mengambil tindakan yang dianggap perlu lewat TVRI. Tapi wapres ketika itu tidak mau mendahului Presiden Suharto yang ketika itu sedang berada di Kairo. Dan pada waktu itu hamper semua perwira tinggi teras ABRI seang tidak berada di Jakarta dan ini yang menimbulkan tanda Tanya bagi Sintong.

Untunglah Suharto mempercepat kunjungannya, tanggal 15 beliau sudah kembali ke Jakarta dan tanggal 16 Presiden Suharto membentuk semacam Kopkamtib, namun atas saran Menko Ekuin Ginajar Kartasasmita akhirnya badan tersebut diberi nama KOPKKN, karena pembentukan kompkamtib dikawatirkan akan berpengaruh kurang baik bagi investor asing.

KOPKKB ( Komand Operasi Kewaspadaan dan keselamatan Nasional) ini bertugas untuk mencegah terjadinya bahaya sedini mungkin dan mewujudkan kewaspadaan dan keselamatan serta keamnana dan ketertiban guna mencegahtimbulnya keadaan yang semakin membahayakan. Wiranto ditunjuk sebagai Panglima KOPKKN. Tapi sikap Wiranto tidak jelas ,  Wiranto yang seharusnya menghimpun seluruh potensi Angkatan Bersenjata namun tidak melaksanakan perinta Panglima Tertinggi.

Kemudian Suharto merasa kurang mantap, jabatan panglima KOPKKN ditawarkan kepada KSAD Subagyo HS namun jawaban Subagyo HS juga tidak memuaskan.
Ketika massa sudah menduduki gedung MPR/DPR, Suharto pun merasa tidak mendapat dukungan dari ABRI maupun MPR. Kemana Prabowo ? mengapa Prabowo tidak berusaga dengan keras tampil kedepan membela Suharto ? ternyata dalam suasana kritis orang-orang dekat Suharto malah menyingkir dan nampaknya mereka mngehendaki Suharto lengser dari kursi kepresidenan.

Akhirnya Suharto mengundurkan diri dan jabatannya digantikan oleh BJ Habibie.
Pada awal masa kepemimpinan BJ Habibie, Kivlan zen dan Muchdi PR pernah datang ke kediaman BJ Habibie dan ditemui oleh Sintong karena biasanya Habibie akan meminta Sintong yang m enerima tamunya jika tamunya itu tentara.

Mereka mendapat tugas dari Panglima Kostrad Letjen Prabowo untuk menyampaikan surat yang ditandatangani oleh Jendral Besar(Purn) AH Nasution, surat itu berisi saran agar Jendral TNI Subagyo HS diangkat menjadi Pangab dan Jendral Wiranto diangkat menjadi Menhankam, sedangkan Letjen Prabowo diangkat menjadi KSAD, jadi harus diadakan pemisahan kembai antara jabatan Pangab dan Menhankam.

( kenyataannya terngkap dari buku Kivlan Zen bahwa Jendral Besar AH Nasution hanya menandatangani surat itu karena beliau sedang sakit, penulis suratnya adalah Kivlan Zen).
Yang janggal pada kasus ini adalah kedatangan Mayjen Muchdi PR karena Danjen kopasus mendapat perintaah dari pangkostrad padahal kedudukannya sejajar meskipun pangkatnya berbeda.


Ketika tanggal 22 Mei terdapat konsentrasi pasukan kostrad di Patra jasa tempat keiaman BJ Habibie tanpa sepengetahuan Pangab, meskipun sejauh itu Prabowo tidak terbukti akan melakukan kudeta namun tindakan pengumpulan pasukan tersebut tidak dapat ditoleransi oleh Presiden BJ Hbibie karena akan mempengaruhi para komandan lainnya untuk b ertindak sendiri tanpa koordinasi dengan Pangab. Akhirnya Presiden Habibie memerintahkan jabatan Pangkostrad dari Prabowo harus diserahterimakan hari itu juga.

Mengapa jabatan Prabowo sebagai Pangkostrad diganti ? menurut  pikiran Sintong, Pangkostrad tidak mempunyai wewenang komando operasional. Pangkostrad bertugas menyiapkan pasukan dan memberikan  satuan-satuan kepada Pangdam. Kala itu Pangdam dijabat Mayjen Sjafrie Sjamsudin. Demikian juga Kopassus yang memberikan satuan-satuan kepada Kodam jaya, Namun Prabowo mampu mempengaruhi Pangdam, Danjen Kopassus dan tentus aja Kostrad.

Sekitar pukul 15.00 pada tanggal 22 Mei Prabowo datang ke istana menemui Presiden Habibie , mestinya pada jam tersebut Prabowo melakukan serah terima jabatan Pangkostrad di Mabes TNi AD. Artinya KSAD juga tidak melaksanakan perintah penggantian Prabowo sesuai perintah. Maka menurut sintong KSAD pun harus diganti. Dan itu sebabnya KSAD marah kepada Prabowo dan mencari keberadaannya.

Malam tanggal 22 Mei pasukan kopassus diminta mundur oleh  Paspampres, tapi mereka tidak mau pindah karena belum ada perintah dari komandannya. Kemudian Sintong menhubungi  Wakil Danjen Kopasus Indris Gasing untuk melkukan koordinasi dengan Pangdam, akhirnya pasukan ditarik kembali.


Menyimak peristiwa Hura hara Mei 1998 ada yang mengherankan ketika itu karena tidak ada seorang pun perwira tinggi dalam jajaran ABRI yang  mengambil tanggung jawab untuk bertindak, padahal kekuatan tentara sudah lebih dari cukup. Tentara ada di mna-mana dan dapat digerakkan ke manapun diperlukan, tapi mereka tidak mendapat perintah. Tentara baru digerakkan tanggal 15 Mei setelah kerusuhan mulai mereda.


Dimasa kepemimpinan Presiden Habibie pula seperti yang kita tahu terjadi referendum Timor Timur. Sebagai penasehat Presiden Bindang Hankam, sebetulnya Sintong secara pribadi tidak setuju diselenggarakan jajak pendapat di Timor Timur karena sudah terlalu banyak korban jatuh. Tapi Presiden Habibie memikirkan masalah ke depan agar Timor Timur tidak menimbulkan masalah yang berkepanjangan, menurut Habibie kalau kita menang, masalah Titim selesai. Kalau kita kalah masalah Timtim juga selesai.

Menurut Persetujuan New York, Pelaksanaan Jajak Pendapan dilakukan oleh PBB dengan membentuk badan UNAMET ( United Nations of Administration Mission for East Timor). Dalam prakteknya UNAMET mengangkat 95% staff local dari pihak Prokemerdekaan, tindakan itu merupakan maneuver yang tidak adil. 320 oberver dari Indonesia ditolak UNAMET karena dianggap sebagai kepanjangan tangan dari Pro Otonomi.

Dari sumber harian KOMPASdisebutkan bahwa UNAMET tidak netral karena melakukan banyak kecurangan diantaranya mereka mempengaruhi dan memaksa pemilih agar memilih Pro Kemerdekaan dan memajukan jadwa pemilihan suara secara diam-diam dari pukul 9.00 menjadi pukul 006.00 sehinga di sebagian TPS, para saksi, observer dan para wartawan tidak dapat menyaksikan jajak pendapat itu.

Akibat terjadinya konspirasi international, akhirnya Indonesia kalah dalam jajak pendapat yang menyebabkan Timtim lepas dari Negara kita. Sebelumnya BJ Habibie pernah berkata Kalau kita kalah tidak ada masalah. Tapi Sintong berpendapat, kalau Soeharto tidak jatuh, Timtim tidak akan lepas dari NKRI.


Pada tahun 1998 juga pada saat Indonesia mengalami peralihan kepemimpinan  ada peristiwa penculikan para aktivis prodemmikrasi. Sudah diketahui pada waktu itu mantan Danjen Kopassus pernah diadili oleh Dewak Kehormatan Perwira karena peristiwa itu. Terbongkarnya peristiwa itu berawl dari cerita beberapa orang mahasiswa yang diculik kemudian dibebaskan dan bercerita para pelaku penculikan diduga adalah oknum ABRI berpakaian preman. Sintong menjelaskan protap ABRI, segala perintah baik operasi tempur maupun inteleijen harus berasal dan sepengetahuan Panglima

 Menjelang Pemilu 97 dan SU MPR 98, Danjen Kopassus Mayjen TNI Prabowo memandang perlu mengambil tindakan preventif terhadap kegiatan kelompok radikal yang berupaya menggagalkan kedua agenda nasional tersebut. Prabowo memeirntahkan secara lisan kepada Komandan Karsayudha untuk  mengumpulkan data tentang kegiatan kelompok radikal yang bermaksud mengganggu stabilits nasional.  Berdasarkan itu maka Danjen Kopassus membentuk Tim Mawar. Tugasnya mencari dan mengungkap adanya ancaman terhadap stabilitas nasional Dalam hal ini mestinya Prabowo melaporkan kegiatan itu kepada Pangab, namun ternyata operasi penculikan 1998 itu tidak pernah dilaporkan kepada KSAD maupun Pangab., hal ini diakui Prabowo dalam siding DKP.


Selama persidangan DKP berlangsung terdapat opini pada sebagian masyarakat yang berpendapat persidangan itu hanya rekayasa untuk melindungi’dalang’ peristiwa penculikan yaitu mantan Danjen Kopassus Prabowo. Karena dalam persidangan tidak seorangpun diantara para terdakwa yang mengaku mendapat perintah dari Danjen Kopassus. Mereka hanya mengaku mendapat perintah dari Mayjen Bambang Kristiono sebagai komandan Karsayudha dan Prabowo lolos dari jerat hokum.

Sintong menanggapi keputusan iutu dengan makatakan bahwa pengakuan dan penolakan saksi dalam persidangan belum dapat digunakan sebagai alat bukti hukum, walaupun seluruh anggota tim mawar mengaku mendapat perintah dari Bambang Komandan Karssyudha, seharusnya oditur menelusuri asal perintah yang sebenarnya. Sintong merasa peristiwa itu merupakan pengalaman terpahit dalam sejarah ABRI.


Kemana Opung Sintong setelah pensiun dari ABRI ?
Opung Sintong memberdayakan masyarakat dengan peningkatan usaha pertaniah dan alih teknologi organik dengan usaha pembibitan dan pembuahan sayur dan buah-buahan di Green House Simarhompa Tarutung.

Menutup bukunya, Sintong merenungkan kembali kata-kata mutiara karya Bung Karno
‘Pelajari sejarah perjuanganmu di masa lalu agar kamu tidak tergelincir di masa depanmu’